DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan salah satu kota percontohan
dari pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki sejumlah
persoalan dan permasalahan yang masih harus dihadapi.
Persoalan-persoalan DKI Jakarta yang mencakup beragam aspek
inilah yang harus dapat dihadapi oleh seluruh Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta
dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017
mendatang.
 |
| SANDI UNO |
Beberapa persoalan yang mendera DKI Jakarta dalam pemaparan
yang disampaikan oleh Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra,
Sandiaga Salahudin Uno dalam tahapan wawancara kelayakan dan kepatutan (fit dan
proper test) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta pada Sabtu (21/5).
Meski DKI Jakarta saat ini sudah berada di arah jalan yang
benar dalam implementasi program di bidang infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan, namun ada aspek-aspek lain dalam Pemerintahan DKI Jakarta saat ini
yang masih harus diperbaiki ke depannya.
"Ketimpangan sangat nyata terlihat dari Indeks Gini
Rasio DKI Jakarta yang meningkat hingga 7,20 persen, angka ini bahkan terbesar
kedua setelah Provinsi Papua, dalam hal ini artinya pembangunan yang dilakukan
pihak Pemprov DKI Jakarta masih belum sepenuhnya inklusif," ujar Sandiaga,
Sabtu (21/5) di Kantor DPD Partai Demokrat, Jakarta Timur.
Menurutnya, jumlah penduduk miskin juga mengalami
peningkatan sebesar 3,72 persen. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat
penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang hanya berada di angka 59,32 persen
pada Tahun 2015 lalu.
"Selain ketimpangan ekonomi, Inflasi di Jakarta pada
tahun lalu juga meningkat 0,95 persen. Ini disebabkan dari harga kebutuhan
pokok yang tidak stabil sehingga membuat inflasi meningkat. Hal ini terlihat pula
dari indeks kebahagiaan warga Jakarta yang seluruhnya berkaitan dengan
pekerjaan," tambahnya.
Persoalan harga kebutuhan pokok yang belum stabil serta
terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan bagi warga DKI Jakarta merupakan dua
indikator utama yang paling dikhawatirkan masyarakat saat ini selain masalah
kemacetan, banjir, dan sampah.
"Kita juga melihat ada ketimpangan dalam pelaksanaan
pemerintahan DKI Jakarta saat ini, dimana sangat tajam kepada masyarakat miskin
atau kelas bawah tapi tumpul bila menyasar masyarakat kelas atas," lanjut
Sandiaga Uno.
Dengan berbagai persoalan itu, Sandiaga Uni mengaku akan
menawarkan program utama "Jakarta yang Adil, Inklusif, dan Manusiawi"
sebagai bagian dari pembangunan DKI Jakarta selama kurun waktu lima tahun dari
2017-2022.
Beberapa poin utama solusi yang diberikan oleh Sandiaga Uno
bagi warga DKI Jakarta, yakni:
- menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok demi
kesejahteraan rakyat terutama dari warga berpenghasilan rendah
- mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara membuka lapangan
pekerjaan baru di berbagai sektor dengan nilai upah yang layak sesuai dengan
kebutuhan real di DKI Jakarta
- memastikan manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov
DKI Jakarta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk
masyarakat miskin
- melakukan efisiensi dan pengawasan dengan memaksimalkan
penggunaan teknologi untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan DKI Jakarta demi
mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, beradab, dan ketegasan yang
terukur.
"Penyelenggaraan sistem penggunaan anggaran yang
efektif dan sudah mulai transparan yang berjalan saat ini akan kita lanjutkan
namun disertai dengan perbaikan penyerapan anggaran," kata Sandiaga Uno.
Ia mengaku akan mendukung dan mempertahankan kebijakan
Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sudah dianggap positif dan membawa perubahan.
Namun ia juga akan memperbaiki kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam berbagai aspek
yang dirasa masih kurang dan belum berjalan efektif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar